Kendaraan Beroda Empat Dishub Nggak Berhak Ngawal, Kok Nekat Musuh Arus Di Gadog?

Petugas Dishub Bekasi Nekat Lawan Arah.
Petugas Dishub Bekasi Nekat Lawan Arah. Foto: Rizky Adha Mahendra/detikcom.

Jakarta -

Mobil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi nekat melawan arus di Simpang Gadog, Bogor, Jawa Barat. Disebutkan, anggota Dishub Kota Bekasi Dede Fakhrudin Suhendi itu sedang menemani kenalan pejabat.

Berita soal anggota Dishub melakukan penjagaan menjadi salah satu informasi populer detikOto kemarin. Berikut selengkapnya.

Polisi menghentikan kendaraan petugas Dishub tersebut. Kanit Turjawali, Ipda Ardian Noviantasari mengkonfirmasi bahwa mobil Dishub tersebut melawan arus.

"Tadi adanya kendaraan iring-iringan yang kami lihat melonjak dibandingkan dengan antrean di depan Pos 2 Bandung, itu sesudah kita berhentikan ternyata dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi, sedangkan dalam aturan perundang-permintaan yang saat ini masih berlaku bahwa kendaraan prioritas iring-iringan itu Pasal 135 ayat 1 UU Nomor 22 tahun 2009, dan di Pasal 134 bahwa kendaraan yang diprioritaskan itu ialah dikawal kepolisian. Sedangkan yang kita dapatkan ini dikawal Dishub. Dan itu tidak diperkenankan," imbuhnya.

Menurut pengakuan Dede, beliau tengah menemani dua mobil menggunakan mobil Dishub. Dede menemani dari tol Bekasi Barat menuju Hotel Vimala di sekeliling Gadog. Dia mengaku bukan menemani seorang pejabat. Dede menyebut tidak mengetahui adanya ganjil genap di daerah Gadog menuju Puncak.

Sebenarnya, mobil Dishub tidak berhak melaksanakan pengawalan. Praktisi keamanan berkendara yang juga pelatih sekaligus pendiri Jakarta Defensive Driving Consultant (JDDC), Jusri Pulubuhu, memberikan pengawalan yang benar dikerjakan oleh instansi Polisi.

"TNI tidak bisa, kecuali untuk internal mereka. Nggak boleh Dishub, nggak boleh TNI," kata Jusri kepada detikcom belum lama ini.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 135 disebutkan, Kendaraan yang memperoleh hak utama mesti dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan instruksi lampu merah atau biru dan suara sirene.

Dalam Pasal 134 dikelola, ada tujuh kendaraan yang menerima hak utama. Di antaranya:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas;
2. ambulans yang menampung orang sakit;
3. Kendaraan untuk menampilkan sumbangan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara abstrak serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. iring-iringan pengirim mayit; dan
7. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu berdasarkan pendapatpetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Jusri, sesuai poin ketujuh, konvoi kendaraan mampu meminta penjagaan terhadap polisi. Pengawalan di sini untuk kepentingan rekayasa lalu lintas gampang-mudahan tidak menimbulkan kemacetan, bukan meminta hak eksklusif.

"Pengawalan hanya legal dan aman ditangani oleh Polisi. Kenapa aman? Karena mereka berpengalaman dalam rekayasa lalu lintas. Kalau orang lain, instansi lain, mereka nggak terlatih. Walaupun Dishub sekalipun. Dan mereka tidak memiliki diskresi. Kalau mereka melakukan diskresi maka itu ilegal," terang Jusri. Dia menambahkan yang punya hak diskresi hanya petugas Polisi.



Simak Video "Top 5: Nirina Zubir Korban Mafia Tanah, Isu Booster Vaksin Nusantara"
[Gambas:Video 20detik]

Posting Komentar

0 Komentar