Epidemiolog Ui: Tujuan Pelabelan Bpa Semata Untuk Lindungi Masyarakat

Ilustrasi kandungan BPA dalam botol minum plastik.Foto: Shutterstock

LMC -

Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono menyoroti soal regulasi pelabelan materi kimia Bisfenol A (BPA). Ia menganggap para kalangan industri tak perlu berlebihan dalam merespons regulasi tersebut.

Sebab, menurut Pandu, BPA potensial bahaya pada kesehatan dan keamanan publik. Di samping itu, regulasi pelabelan BPA justru menjadi upaya dalam mengedukasi masyarakat.

"BPA kan fungsinya menimbulkan plastik keras dan jernih (tembus pandang, red), namun sayangnya mampu berpindah ke makanan atau minuman. Banyak observasi menampilkan kandungan BPA sudah didapatkan di cairan kemih dan pada binatang. Ini berbahaya, " kata Pandu dalam keterangannya, Selasa (14/6/2022).

Lebih lanjut, Pandu menandakan kerisauan soal bahaya BPA bersifat global. Hal ini melihat di banyak negara, terdapat regulasi yang mengatur bungkus pangan tidak diperbolehkan memakai wadah yang mengandung BPA.

"Di beberapa negara bahkan ada keharusan pelabelan 'Free BPA' (Bebas BPA), tujuannya untuk edukasi masyarakat," katanya.

Pandu pun menyebut di kini ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah menuntaskan peraturan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang berbahan polikarbonat. Sebagaimana dikenali, jenis plastik ini pembuatannya memakai BPA dan mendominasi pasar.

Adapun nantinya, lanjut Pandu, produsen galon jenis tersebut akan diwajibkan untuk mencantumkan label peringatan 'Berpontensi Mengandung BPA' terhitung tiga tahun semenjak hukum disahkan. "Tujuan pelabelan BPA semata melindungi masyarakat. Jadi industri tak perlu berlebihan dalam bersikap," katanya.

Ia pun menyertakan di sekarang ini produsen-produsen dunia mirip Danone di Prancis sudah mengubah wadah produknya ke jenis plastik yang bebas BPA. "Yang jadi pertanyaan, kenapa unit Danone di negara meningkat tidak mengadopsi hal serupa? Seharusnya sama-sama fair dong. Lagi pula ini kan cuma pelabelan. Masa label saja keberatan," ungkapnya.

Selain itu, Pandu membuktikan pengamatan dan riset mutakhir memperlihatkan BPA juga mampu mempunyai efek pada gangguan hormon kesuburan laki-laki maupun perempuan. Kandungan ini juga sanggup mengakibatkan penyakit ibarat diabetes dan obesitas, gangguan jantung, penyakit ginjal, kanker hingga gangguan perkembangan anak

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan BPOM, Rita Endang pun menyatakan terkait rancangan regulasi pelabelan BPA. Untuk tahap awal, regulasi ini hanya menyasar produk galon guna ulang.

Menurutnya, sekitar 50 juta lebih warga Indonesia sehari-harinya mengonsumsi air kemasan bermerek. Dari total 21 miliar liter bikinan industri air kemasan per tahunnya, 22% di antaranya beredar dalam bentuk galon guna ulang. Dari yang terakhir, 96,4% berbentukgalon berbahan plastik keras polikarbonat.

"Artinya 96,4% itu mengandung BPA. Hanya 3,6% yang PET (Polietilena tereftalat)," kata Rita.

"Inilah alasan kenapa BPOM memprioritaskan pelabelan risiko BPA pada galon guna ulang," imbuhnya.

Respon Industri soal Regulasi Pelabelan BPA

Merespons hal ini, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Sofyan S. Panjaitan memberikan semua pihak perlu mendukung dan mendorong lahirnya regulasi pelabelan BPA.

"Memang sudah hak penduduk untuk memperoleh pemberitahuan yang benar dan tidak menyesatkan, utamanya via Label & Iklan Pangan," katanya.

Terkait tentangan dari kelompok industri atas regulasi ini, Sofyan menilai hal tersebut alasannya industri belum memiliki proposal yang sempurna atas redaksi pelabelan BPA pada bungkus galon guna ulang. Regulasi BPA nantinya mampu dikembangkan secara menyeluruh kepada semua bungkus pangan berbahan plastik. Perbaikan tersebut, menurutnya, sanggup berupa kewajiban pencantuman logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang tanpa terkecuali.

Tak hanya itu, beliau juga menyarankan perlunya penambahan label dengan redaksi 'Pilih Kemasan Plastik yang Aman Digunakan' atau yang senada, serta pencantuman barcode yang menampung bermacam-macam pemberitahuan produk, termasuk masa berlaku, jenis kemasan dan produsen.

Senada dengan Sofyan, Ketua Umum Asosiasi Pemasok dan Distributor Depot Air Minum Indonesia Budi Dharmawan meminta supaya pelaku depot air minum mendukung pemerintah dalam hal menjaga kesehatan konsumen.

Menurut Budi, masuk logika jikalau terjadi pergeseran yang bersifat disruptif pada industri air minum bungkus. Terlebih bisnis air minum sudah berumur lebih dari 50 tahun.

"Sejak permulaan kami sudah menyatakan tunjangan kami ke BPOM. Kami menyaksikan bahwa pelabelan tersebut intinya demi keamanan kesehatan konsumen dan dunia perjuangan justru menghadirkan keuntungan dengan pelabelan tersebut dengan cara mengadaptasi value chain dari bisnis itu sendiri," katanya.

"Unsur kepastian akan rasa aman bagi konsumen itu selayaknya menjadi prioritas dalam memproduksi pangan terkemas. Konsumen akan menegaskan produk yang dapat mengikuti keadaan," imbuhnya.

Mengenai hal ini, Budi menyampaikan Apdamindo mengantisipasi kenaikan kepedulian pelanggan terkait keamanan produk dengan mensosialisasikan kebijakan pemerintah soal bahaya BPA pada galon dan bahaya plastik polikarbonat. "Karena ini terkait dengan kebiasaan penduduk , pastinya butuh waktu untuk berganti," katanya..

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyatakan turut mendukung regulasi pelabelan BPA. Ketua Bidang Program Keberlanjutan dan Dampak Kontribusi Sosial Gapmmi, Arief Susanto pun menyebut pihaknya akan ikut memberi masukan pada BPOM terkait regulasi pelabelan BPA.

"Prinsipnya kami yakin pemerintah dalam memastikan kebijakan selalu menimbang-nimbang berbagai hal, termasuk memperlihatkan perlindungan bagi daya saing dan pertumbuhan industri dan sekaligus memberi proteksi pada pelanggan terkait keamanan pangan," pungkasnya.

Posting Komentar

0 Komentar